BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1.      Latar belakang masalah

Jual beli Murabahah (Bai’ al-Murabahah) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syari’at menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.

Bank Syari’ah Mandiri (BSM) merupakan Salah satu bank syari’ah yang kegiatan operasionalnya  menerakan system pembiayaan atau murabahah. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah dibandingkan dengan produk pembiayaan lain seperti pembiayaan griya BSM, pembiayaan kredit motor, dan lain-lain. Saat ini persentase Pembiayaan Murabahah dalam BSM mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56% .

  1. 1.      Rumusan masalah
  2. Bagaimana Pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri
  3. Bagaimana implementasi pembiayaan Murabahah BSM kepada Usaha Kecil
  4. 3.      tujuan penulisan

 

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

Sistem Pembiayaan Murabahah

1.Pengertian Murabahah

Pengertian mengenai murabahah bermacam-macam yang mengartikannya

antara lain:

  1. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
  2. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  3. Dalam Fikih Islam, pada awalnya murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.[1]
  4. Bank Syariah Mandiri mengartikan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Bank Syariah Mandiri mengartikan Pembiayaan Murabahah sebagai pembiayaan yang berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan kondisi bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.[2]

Pengertian mengenai pembiayaan telah disebutkan juga diatas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Namun pengertian Pembiayaan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu di dalam Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan secara lebih rinci mengenai pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapatdipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik); transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah, Salam, dan Istishna; transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh (akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sam sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada pihak tertentu. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus); dan transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Kafalah.  Dalam Undang-Undang ini pun memberikan pengertian mengenai Akad. Dijelaskan bahwa Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah mempunyai dua bentuk yaitu:[3]

  1.  Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

  1. Murabahah kepada Pemesan

Murabahah ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

 

2.Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari al-qur’an, hadits dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam

adalah sebagai berikut:[4]

  1. QS.al-Baqarah (2):275, “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
  2. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA’id al-Khudri bahwa Rasullulah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”).

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:[5]

  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
  8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan mengenai nasabah pun Fatwa mengaturnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah adalah :

  1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasaba harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sedangkan untuk hutang dalam murabahah telah diatur sebagi berikut:

  1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembiayaan yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan Pembayaran dalam Murabahah adalah:

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Di sisi yang lain, diatur pula mengenai uang muka dalam kegiatan murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/200038 memuat mengenai hal tersebut dimana ketentuan umum uang muka tersebut adalah dalam akad pembiayaan murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah, jika jumlah uang muka lebih besar darimkerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Apabila selama jangka waktu pembiayaan murabahah nasabah tidak bias menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSNMUI/ II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah yaitu dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

  1. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
    1. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
    2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
    3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
    4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
    5. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
      1. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
      2. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
      3. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN no.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

 

 

3. Rukun Pembiayaan Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:[6]

  1. Penjual (ba’i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual,
  2. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. (Dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga).[7]Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.  Objek tersebut berkriteria:[8]
  3. tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,
  4.  bermanfaat
  5. enyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  6. merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  7. sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
  8. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima). Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.[9]

4.Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah

Kegiatan murabahah yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain, yaitu:[10]

1. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh

yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui

bersama.

2. Bank Islam akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang

modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh

penerima kredit Bank Islam akan membayarkan secara tunai langsung

kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.45

3. Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan

murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk

jual beli yang sah.

4. Murabahah dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk

membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen

yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan

modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan

ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan

pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit

untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli

konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah

Bank Islam).46

5. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan,

memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh

harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan

permohonan kredit Murabahah sebesar harga barang yang diperlukan

kepada Bank Islam.47

44 Ascarya, Op.Cit.,hlm. 85-88.

45 H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Prinsip Operasional

Bank Islam, (Jakarta:Risalah Masa, 1992), hlm.72.

46 Ibid., hlm.71.

47 Ibid., hlm.72.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

34

Universitas Indonesia

6. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum

dijual kepada nasabahnya.

7. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan

secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin

terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan

meskipun untuk jangka waktu pendek.

8. Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam

kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai

agennya sebelum menjual kepada nasabah.

9. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai

oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun

barang belum berada dalam kekuasannya.

10. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga.

11. Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima kredit,

disimpan oleh Bank Islam sebagai jaminan hutang.48

12. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh

tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

2.2.5.Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pemberian kredit Murabahah adalah untuk mendukung

pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri

kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas

kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan

barang modal tidak mempunyai dana yang cukup.49 Bank Syariah mempunyai

peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan

usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada Bank Syariah akan

berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

2.2.6. Pihak yang secara umum terkait dalam Pembiayaan Murabahah

Secara umum dalam Pembiayaan Murabahah, pihak yang terkait adalah:

48 Ibid., hlm.73.

49 Ibid.,hlm.71.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

35

Universitas Indonesia

a. Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank)

b. Penerima Pembiayan (Pihak Nasabah)

Dalam hal ini Pemberi Pembiayaan (Pihak Bank) membelikan barang sesuai

dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan,

kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara

tunai maupun cicil.50

Jika diringkas secara lebih singkat, proses yang terjadi adalah :

1. Bank dan nasabah negosiasi dan persyaratan

2. Bank beli barang tunai dari supplier penjual

3. Bank dan nasabah mengadakan kesepakatan tentang akad murabahah

4. Bank dan nasabah serah terima barang

5. Bank dan nasabah kirim barang

6. Nasabah membayar kewajiban kepada bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab iii

Pembahasan

aplikasi Pembiayaan Murabahah oleh Bank Syariah Mandiri

Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam

Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang cukup besar dalam kontribusi

pemberian pelayanan pembiayaan murabahah tidak menetapkan persyaratan yang

menyulitkan untuk pihak nasabah. Hanya dengan memenuhi persyaratan umum

yang ditetapkan dan pemenuhan mengenai unsur-unsur serta konsep dasar dari

pembiayaan murabahah itu sendiri, maka nasabah yang bersangkutan akan

mendapatkan pembiayaan Murabahah dari Bank Syariah Mandiri. Hal yang

terpenting mengenai objek dari pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah

Mandiri adalah harus jelas barang objek yang dimaksud, fungsi dan manfaat serta

implementasi objek tersebut dalam kegiatan usaha dari nasabah itu sendiri harus

51 http://www.syariahmandiri.co.id.

52 Siti Nurfalinda <snurfalinda@bi.go.id>

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

37

Universitas Indonesia

benar-benar jelas.53 Hal ini sesuai dalam penjelasan Pasal 2 point c Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.3.3.Persyaratan dalam pengajuan Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk

Pembiayaan yang Konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).54

Persyaratan yang harus dipenuhi jika nasabah berstatus:55

a. Pegawai adalah:

1. Identitas diri dan pasangan

2. Kartu keluarga dan surat nikah

3. Slip gaji 2 bulan terakhir

4. SK Pengangkatan terakhir

5. Copy rekening bank 3 bulan terakhir

6. Data obyek pembiayaan

b. Wiraswasta adalah:

1. Identitas diri dan pasangan

2. Kartu keluarga dan surat nikah

3. Legalitas usaha

4. Laporan keuangan 2 tahun

5. Past performance 2 tahun terakhir

6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang

7. Data obyek pembiayaan

Selain pembiayaan konsumtif. yang ada juga pembiayaan produktif.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk Pembiayaan yang

Produktif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi

53 Claudia, Wawancara, dengan pihak Kabag Supporting (Divisi Pembiayaan Kecil Mikro

dan Program), Nur Miftachul Umam, (Jakarta, 10 Maret 2010).

54 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani,

2001), hlm.160.

55 http://www.syariahmandiri.co.id.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

38

Universitas Indonesia

dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan,

maupun investasi)56 dan nasabah berstatus :

a. Badan Usaha adalah:

1. Akte pendirian usaha

2. Identitas pengurus

3. Legalitas usaha

4. Laporan keuangan 2 tahun

5. Past performance 2 tahun terakhir

6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang

7. Data obyek pembiayaan

b.Perorangan adalah:

1. Identitas diri dan pasangan

2. Kartu keluarga dan surat nikah

3. Legalitas usaha

4. Laporan keuangan 2 tahun

5. Past performance 2 tahun terakhir

6. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang

7. Data obyek pembiayaan

Untuk jaminan, Bank Syariah Mandiri mensyaratkan berupa kelayakan

usaha atau jaminan tambahan ataupun piutang. Jadi jaminan tidak harus berupa

barang yang dibeli oleh bank untuk nasabah.57 Untuk hal jaminan bila sudah di

Hak Tanggungan kan, maka Bank Syariah Mandiri mengusahakan agar dapat

menjadi Kreditor Preference. Bila Barang jaminan sudah di fiduciakan kepada

pihak lain, maka Bank Syariah Mandiri tidak dapat menerima barang tersebut

sebagai jaminan.

Dalam ketentuan Bank Syariah Mandiri, hal-hal yang secara umum harus

dipenuhi dalam hal pembiayaan murabahah ini, yaitu:58

a.Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli

barang.

56 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit., hlm.160.

57 Claudia, Wawancara, dengan pihak Kabag Supporting (Divisi Pembiayaan Kecil Mikro

dan Program), Nur Miftachul Umam, (Jakarta, 10 Maret 2010).

58 http://www.syariahmandiri.co.id

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

39

Universitas Indonesia

b.jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank

ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

c.Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya;

d.Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang,

maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip

menjadi milik Bank;

e.Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat

menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;

f.Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain

barang yang dibiayai Bank;

g.Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak

berubah selama periode Akad;

h.Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara

proporsional.

i. Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank

syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan riil pada diri nasabah, baik itu nasabah

perorangan maupun badan usaha. Untuk itu yang dibutuhkan berikutnya

kaitannya dengan pengembangan UKM adalah diperlukannya optimalisasi

pembiayaan produktif yang ada melalui penerapan prinsip-prinsip

pengelolaan bank sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undangundang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan-peraturan

pelaksanaannya.

2.3.4.Proses Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan Murabahah yang

merupakan jual beli, tentunya ada yang didapatkan oleh bank. Pendapatan bank

dari proses ini disebut margin. Perlu dibedakan antara pendapatan dalam

murabahah dengan pendapatan dari mudharabah dan musyarakah. Perbedaan

tersebut terletak dalam peruntukkannya.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

40

Universitas Indonesia

Biasanya Mudharabah dan musyarakah dilakukan pembiayaan terhadap

modal kerja. Hasil dari pembiayaan ini disebut bagi hasil atau nisbah. Sedangkan

Murabahah prosesnya adalah Bank membelikan sesuatu atas kebutuhan nasabah

dalam bentuk barang. Barang ini digunakan oleh nasabah untuk mendukung

dalam nasabah menjalankan usahanya.

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas barang tertentu kepada

bank. Setelah itu, Bank memberikan pembiayaan itu dengan memberlikan barang

tersebut. Misalnya harga barang tersebut 100. Maka bank menghargai barang

tersebut senilai 115 (harga jual sebesal 115). Pemberian margin sebesar 15 adalah

berdasarkan kebijakan bank atas kemampuan nasabah dan kebijakan bank internal

itu sendiri. Nilai 115 merupakan nilai gross yang terdiri atas harga pokok dan

margin. Harga pokoknya adalah 100 sedangkan pendapatan margin bank adalah

sebesar 15.

Nasabah dalam melunasi pinjamannya dilakukan dengan cara angsuran,

(sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/

IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tentang

Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) tentunya hal ini memberikan

keringanan kepada nasabah. Sehingga diharapkan dengan diberikannya pelayanan

oleh bank, nasabah dapat meningkatkan kesejahteraannya.

2.3.5.Ketentuan Margin yang diterapkan dalam Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan kepada nasabah berupa

pembiayaan murabahah memberikan margin dalam setiap pembiayaan yang

dilakukan. Dalam menetapkan margin yang diberikan ke nasabah ada faktor yang

menjadi pertimbangan dari Bank Syariah Mandiri yaitu :59

a. kemampuan nasabah

b. kebijakan dari bank syariah mandiri

Misalnya harga suatu barang yang diinginkan oleh nasabah A untuk

mendukung kegiatan usahanya senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka

bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah A. Bank membelikan

59 Claudia, Wawancara, dengan pihak Kabag Supporting (Divisi Pembiayaan Kecil Mikro

dan Program), Nur Miftachul Umam, (Jakarta, 10 Maret 2010).

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

41

Universitas Indonesia

barang tersebut untuk nasabah A, namun barang itu dihargai oleh bank senilai Rp.

115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah). Dalam contoh ini bank menetapkan

margin sebesar 15%. (Rp. 115.000.000 merupakan nilai gross yang terdiri atas

harga pokok dan margin). Namun bila nantinya nasabah A mengalami usaha yang

tidak lancar, bank dapat menurunkan margin tersebut. Kebijakan ini diambil bank

berdasarkan kemampuan nasabah dan kebijakan bank itu sendiri.

2.5. Implementasi Pembiayaan akad Murabahah Bank Syariah Mandiri

kepada Usaha Kecil

2.5.1. Implementasi Pembiayaan akad Murabahah Bank Syariah Mandiri

kepada Usaha Kecil.63

Bank Syariah Mandiri memandang peranan bank syariah dalam

perekonomian adalah sebagai kerangka ekonomi makro dalam menggerakkan

roda perekonomian masyarakat dalam lingkup mikro kecil sampai dengan

korporasi. Hal ini dikarenakan seluruh aspek dan model dapat dimasuki oleh

perbankan syariah.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya selalu

mengutamakan transparansi dan usaha mikro kecil mendapatkan penurunan

angsuran pokok sehingga risiko untuk tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah

62 http://sharialearn.wikidot.com.

63 Claudia, Wawancara, dengan pihak Kabag Supporting (Divisi Pembiayaan Kecil Mikro

dan Program), Nur Miftachul Umam, (Jakarta, 10 Maret 2010).

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

44

Universitas Indonesia

menjadi kecil serta bank syariah sering menjadi fasilitator usaha kecil untuk

mendapatkan peluang kerja dan bahkan menjadi pemilik usaha.

Dalam pembiayaan murabahah, nasabah mengkredit atau mengangsur dalam

pelunasan atas pembiayaan yang diperolehnya. Pemberian kredit oleh bank

kepada nasabah tentunya melewati suatu prosedur pengajuan kredit dan analisa

bank terhadap nasabah itu sendiri. Analisa yang dilakukan oleh bank antara lain

mengenai yang memenuhi kriteria 5C. Kriteria ini merupakan bagian yang

terpenting dalam mengevaluasi nasabah dan kualifikasi pemberian kredit.

Pemenuhan terhadap kriteria ini menandakan bahwa nasabah yang bersangkutan

merupakan orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Kriteria 5C

tersebut antara lain:64

1. Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifatsifat

pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang

keluarga. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini

jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.

2. Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya

yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya,

sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa

tidak, bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapinya). Capacity ini

merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan.

3. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang

dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur

permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah

layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon

pembiayaan yang layak diberikan.

4. Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon

pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian

dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang

mungkin bisa dijadikan jaminan.

64 http://ngenyiz.blogspot.com.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

45

Universitas Indonesia

5. Condition, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi

ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu

usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu

perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Untuk hal margin, pihak Bank Syariah Mandiri dapat menurunkan margin

dari pinjaman nasabah. Namun tentunya ada beberapa ketentuan yang berlaku

untuk penurunan margin ini. Salah satu faktornya adalah usia pembiayaan sudah

lebih dari 6 bulan dan lancar. Hal ini dipandang oleh Bank Syariah Mandiri,

nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah yang taat untuk membayar

pinjaman. Jika nasabah tersebut tidak membayar sesuai waktunya setelah 6 bulan

usia pinjaman, maka ada hal yang terjadi pada nasabah itu. Dalam situasi ini,

pihak bank dapat melakukan penurunan margin. Selain itu, jika situasi margin

pembiayaan dari bank-bank syariah lainnya sedang mengalami penurunan, maka

Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan lainnya kepada nasabah, yaitu

menurunkan margin atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

Oleh karena itu, dengan adanya Bank Syariah ini dapat membantu usaha

mikro kecil untuk mendapatkan rasa keadilan serta nasabah dapat merasa tentram

dan tenang. Atas pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah

Mandiri, nasabah diberikan keuntungan selain hal yang telah disebutkan di atas.

Keuntungan yang lainnya adalah harga jual yang ditetapkan telah disepakati oleh

bank dan nasabah dan nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara

angsuran atau cicilan.

Bank Syariah Mandiri dalam melayani transaksi haruslah transaksi itu jelas.

Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan secara keseluruhan baik alat produksi,

sasaran penjualan dan pendapatan perkiraan tiap bulannya.

Pada saat ini, di Bank Syariah Mandiri persentase Pembiayaan Murabahah

dalam Bank Syariah Mandiri telah mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah

pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil

mencapai 56%. Persentase Murabahah ini dapat tingkat yang tinggi karena bank

ingin mendapatkan return yang pasti. Tentunya deposan berharap mendapatkan

keuntungan atas uang yang ditabung di bank. Kepastian Pembayaran tentunya

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

46

Universitas Indonesia

juga merupakan keuntungan bagi deposan yang menaruh dananya di bank syariah

ini.

Nasabah yang melakukan pinjaman dapat memberikan jaminan dapat

berupa kelayakan usaha, jaminan tambahan serta piutang. jadi jaminan tidak harus

barang yang dibeli oleh bank untuk nasabah. Dalam praktek nasabah yang tidak

mempunyai jaminan apapun dapat menerima pembiayaan dari Bank Syariah

Mandiri. Pembiayaan ini disebut visible non bankable. Ada yang lebih mudah lagi

yaitu pembiayaan yang sangat visible non bankable, dalam hal ini nasabah tidak

perlu membayar margin. Uang yang diberikan oleh bank berasal dari keuntungan

bank. dana CSR. Jadi Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan dapat

menjangkau dari masyarakat ekonomi menengah kebawah sampai menengah

keatas.65

Pengaturan dan Pengawasan terhadap bank-bank syariah dilakukan oleh

Bank Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia meliputi:66

1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan

pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha

bank, pemberian izin pembukuan, penutupan dan pemindahan kantor bank,

pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian

atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk

mejalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) yaitu kewenangan untuk

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan

perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu

memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control) yaitu kewenangan

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site

supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).

Pengawasan langusng dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan

khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan

65 http://www.syariahmandiri.co.id

66 Bank Indonesia, Op.Cit., hlm.12-13.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

47

Universitas Indonesia

keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap

peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktikpraktik

yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan

seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan

dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya apabila diperlukan BI dapat

melakukan pemerisaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan

debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI

melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) yaitu

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan

terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi

ketentuan tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi

sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan

sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan67 yakni pengawasan

berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan

berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS

tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan,

namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara

bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi

sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya

menekankan pemmantauan kepada bank untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank.

67 Ibid., hlm.13-14.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

48

Universitas Indonesia

Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan

utnuk memastikan bahwa bank telah beroerasi dan dikelola secara baik

dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan

pengawasan yang berorientasi ke depan. Dengan menggunakan

pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan

pada risko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta

sistem pengendalian risiko Melalui pendekatan ini akan lebih

memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam

melakukan pencegahan terhadap permasalaha yang potensial timbul di

bank.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh BI diadakan pula penilaian tingkat

kesehatan Bank Umum Syariah yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor

sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan

sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian peringkat komponen atau rasio

keuangan pembentuk faktor permodalan, kualiats aset, rentabilitas, likuiditas dan

sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif sedangkan penilaian

peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis

dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgement.68

Bila memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008,

pengawasan Bank Indonesia pun melalui penetapan terhadap bank syariah yang

mempunyai kewajiban untuk melaporkan rencana pengeluaran produk baru

kepada Bank Indonesia. (Pasal 2 PBI Nomor 10/17/PBI/2008). Produk yang

dikeluarkan harus sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengacu pada fatwa

Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan

Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan rencana pengeluaran porduk baru harus disampaikan paling lambat

15 hari sebelum produk baru tersebut dikeluarkan. Bank Indonesia memberikan

penegasan atas laporan tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan

68 Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia, Vol 5, ISSN 1858-4233, (Jakarta: Bank

Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2008), hlm.138.

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

49

Universitas Indonesia

dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank dilarang

mengeluarkan Produk baru dalam jangka waktu 15 hari, apabila belum

memperoleh penegasan tidak keberatan dari Bank Indonesia. Apabila dalam

jangka waktu 15 hari setelah persyaratan dipenuhi secara lengkap tetapi Bank

Indonesia belum memberikan penegasan, maka Bank dapat mengeluarkan Produk

baru dimaksud. (Pasal 3).

Dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah Produk baru dimaksud

dikeluarkan maka Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran Produk baru

tersebut kepada Bank Indonesia. (Pasal 5). Hal mengenai produk yang

bersangkutan, Bank wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia dan

wajib menghentikan kegiatan Produk tersebut bila tidak memenuhi yang

ditentukan, tidak sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (Pasal 7)

Di Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP Perihal tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

dibahas mengenai perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan.

Perhitungan bunga dalam hal ini adalah cara-cara perhitungan yang digunakan

Bank untuk menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar atau diterima

Nasabah. Informasi mengenai perhitungan bunga antara lain meliputi:

a. Metode perhitungan bunga, antara lain flat dan efektif

b. Sifat perhitungan bunga yaitu tetap atau mengambang

c. Jumlah hari yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga

Perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan dalam hal ini adalah caracara

perhitungan yang digunakan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah untuk mengetapkan besarnya bagi hasil dan margin

keuntungan Bank yang harus dibayar Nasabah dan atau besarnya bagi hasil yang

akan dierima Nasabah. Informasi mengenai perhitungan bagi hasil dan margin

keuntungan antara lain meliputi:

a. Metode bagi hasil yang digunakan yaitu profit loss sharing atau revenue

sharing

b. Nisbah bagi hasil untuk Bank dan Nasabah

c. Besarnya persentase margin keuntungan Bank

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

50

Universitas Indonesia

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS Perihal tentang

Produk bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan analisis dan

identifikasi resiko atas pemberian Murabahah oleh Bank adalah risiko pembiayaan

yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi serta risiko pasar yang disebabkan oleh

pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan

dalam valura asing.

Berkaitan dengan pembayaran secara angsuran oleh nasabah kepada bank,

kebijakan kredit perbankan sesuai Surat keputusan Direksi Bank Indonesia, Bank

Syariah Mandiri telah mengatur pula mengenai ketentuan hal tersebut.

Program diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor

indutri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun

menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:

1. Mempunyai potensi usaha dan atau komoditas yang diusahakan sudah

mempunyai pasar.

2. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.

3. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang

berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.

5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.

6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dokumen Permohonan Pembiayaan

Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) I Surat tertulis dari nasabah,

dengan melampirkan:

1. Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Akta nikah, Surat

persetujuan istri/suami,

2. Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll.

TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian)

3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir

4. Past performace usaha 1 tahun

5. Rencana usaha 1 tahun ke depan

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

51

Universitas Indonesia

6. Bukti kepemilikan agunan

Persyaratan Pembiayaan

1. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja

layak untuk dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak

sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya

2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS

(Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).

4. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila

diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan

serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.

Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif

per tahun. Selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5.2. Statistik Pembiayaan Murabahah kepada Usaha Kecil

Bank-bank Syariah yang menjalankan kegiatan Murabahah pada akhir

tahun harus menyerahkan kepada Bank Indonesia mengenai data pembiayaan

Murabahah yang diberikan ke masyarakat. Bank Indonesia mempunyai data

mengenai hal tersebut. Implementasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah,

berupa data industri pembiayaan murabahah perbankan syariah untuk UMKM

dengan rincian sebagai berikut:69

DATA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN

SYARIAH KEPADA UMKM

No Tahun Bulan ke Jumlah (Jutaan Rupiah)

1 2005 1 6,738,089

69 Siti Nurfalinda <snurfalinda@bi.go.id>

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

52

Universitas Indonesia

2 2005 2 6,756,015

3 2005 3 7,368,594

4 2005 4 7,638,496

5 2005 5 7,753,473

6 2005 6 7,565,106

7 2005 7 7,503,679

8 2005 8 7,490,133

9 2005 9 7,100,173

10 2005 10 6,176,059

11 2005 11 6,074,299

12 2005 12 6,350,059

13 2006 1 6,497,855

14 2006 2 6,472,009

15 2006 3 6,784,426

16 2006 4 7,185,351

17 2006 5 7,455,822

18 2006 6 8,008,383

19 2006 7 8,229,346

20 2006 8 8,373,825

21 2006 9 8,894,481

22 2006 10 9,219,911

23 2006 11 9,319,372

24 2006 12 9,391,323

25 2007 1 9,366,465

26 2007 2 9,647,191

27 2007 3 9,830,890

28 2007 4 9,970,883

29 2007 5 10,261,555

30 2007 6 10,597,257

31 2007 7 10,874,503

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

53

Universitas Indonesia

32 2007 8 11,106,135

33 2007 9 11,307,023

34 2007 10 11,636,779

35 2007 11 11,657,347

36 2007 12 11,955,013

37 2008 1 11,152,970

38 2008 2 11,695,231

39 2008 3 12,286,618

40 2008 4 12,692,566

41 2008 5 13,456,939

42 2008 6 14,129,078

43 2008 7 14,610,991

44 2008 8 15,395,682

45 2008 9 16,062,054

46 2008 10 16,531,132

47 2008 11 16,636,387

48 2008 12 16,204,033

49 2009 1 16,206,475

50 2009 2 16,601,698

51 2009 3 16,757,263

52 2009 4 16,976,778

53 2009 5 17,600,905

54 2009 6 18,382,178

55 2009 7 18,635,958

56 2009 8 18,915,190

57 2009 9 19,299,214

58 2009 10 19,986,084

59 2009 11 20,519,138

60 2009 12 21,474,544

61 2010 1 21,625,354

Pembiayaan murabahan…, Claudia, FH UI, 2010.

54

Universitas Indonesia

62 2010 2 22,702,457

Tabel Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Kepada UMKM

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2005 ke 2006 pembiayaan

murabahah naik, sedangkan dari tahun 2006 ke 2007 serta 2007 ke 2008

pembiayaan murabahah turun dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2008 ke

2009 dan 2009 ke 2010 pembiayaan murabahah naik kembali. Hal ini

memberikan gambaran bahwa pada tahun 2010, masyarakat sudah semakin

memanfaatkan pembiayaan murabahah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ascarya;Diana Yumanita, Op.Cit., hlm. 27.

[3] Ascarya, Akad&Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.

89-90.

 

[4] Wirdyaningsih. Et al. Op.Cit., hlm. 132.

[6] Ascarya, Op.Cit.,hlm. 82.

[7] Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk

Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta:Djambatan, 2003), hlm.77.

[8] ibid

[9] H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Prinsip Operasional

Bank Islam, (Jakarta:Risalah Masa, 1992), hlm.72

[10] Ascarya, Op.Cit.,hlm. 85-88.